KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperluas kesiapan tenaga pendidik dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
Hingga saat ini, hampir 800 guru telah dipersiapkan melalui program peningkatan kompetensi pendidikan inklusi yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun layanan pendidikan yang lebih terbuka, sehingga anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan belajar di sekolah umum dengan dukungan tenaga pendidik yang memahami kebutuhan mereka.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengatakan peningkatan jumlah guru inklusi dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
Pemerintah daerah bahkan menargetkan setiap sekolah nantinya memiliki setidaknya satu hingga dua guru yang mempunyai kemampuan di bidang pendidikan inklusi.
“Alhamdulillah, kita sudah punya hampir 800 guru inklusi. Target kita ke depan, semua sekolah memiliki guru inklusi minimal satu atau dua orang. Itu yang kita inginkan agar anak-anak berkebutuhan khusus bisa terlayani dengan baik,” kata Mulyono.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan pelantikan pengurus cabang PGRI se-Kutim, pengukuhan Bunda Guru Kutim, dan seminar pendidikan di Ruang Akasia, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Senin (16/11/2026).
Mulyono menjelaskan, program peningkatan kualifikasi pendidikan inklusi telah dimulai pada 2024. Pada tahap pertama, Disdikbud mengirimkan 191 guru untuk mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Program tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengiriman peserta pada tahun berikutnya. Sebanyak 300 guru mengikuti program pada 2025, tetapi hanya 297 orang yang berhasil menyelesaikan pendidikan.
Tiga peserta lainnya tidak dapat menuntaskan program karena berbagai kendala, termasuk satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami sakit.
“Dari 300 orang yang kita kirim pada 2025, sebanyak 297 berhasil menyelesaikan program. Ada tiga yang tidak selesai karena beberapa kendala. Kita tentu berharap seluruh peserta berikutnya bisa menuntaskan pendidikannya,” jelasnya.
Pada tahun ini, pemerintah kembali menyiapkan peserta untuk mengikuti program serupa. Dari rencana awal sekitar 300 orang, sebanyak 286 peserta dapat melanjutkan setelah melalui proses seleksi administrasi.
Mulyono menilai penambahan guru inklusi menjadi kebutuhan penting karena pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak bisa hanya mengandalkan sekolah luar biasa.
Sekolah umum juga harus memiliki kesiapan menerima dan mendampingi peserta didik dengan kebutuhan yang beragam. Karena itu, kompetensi guru menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif.
“Kita tidak ingin anak-anak berkebutuhan khusus kesulitan mendapatkan pendidikan hanya karena keterbatasan tenaga pendidik. Guru harus memiliki kemampuan untuk memahami dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Kutim juga telah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD). Unit ini diharapkan menjadi penghubung dalam komunikasi dan koordinasi penanganan anak berkebutuhan khusus di wilayah Kutim.
Keberadaan ULD juga diharapkan membantu sekolah dan tenaga pendidik ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan pendampingan khusus.
Mulyono menegaskan, pendidikan inklusi bukan hanya tentang menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Lebih dari itu, sekolah harus mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai agar mereka dapat berkembang bersama peserta didik lainnya.
“Yang kita harapkan adalah semua anak mendapatkan hak pendidikan. Karena itu, guru harus dipersiapkan dan sekolah harus memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik,” pungkasnya. (adv)







