Tak Hanya PNS, Guru PPPK Kutim Juga Bisa Direlokasi agar Lebih Dekat dengan Keluarga

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kutai Timur, Mulyono.

KUTIM – Penempatan guru di wilayah yang jauh dari tempat tinggal keluarga kerap menjadi persoalan tersendiri bagi tenaga pendidik.

Kondisi tersebut tidak hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan keluarga dan konsentrasi dalam menjalankan tugas mengajar.

Bacaan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya menjawab persoalan itu melalui kebijakan relokasi atau mutasi guru.

Menariknya, fasilitas tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) berstatus PNS, tetapi juga mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan pelantikan pengurus cabang PGRI se-Kutim, pengukuhan Bunda Guru Kutim, dan seminar pendidikan di Ruang Akasia, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Senin (16/11/2026).

Menurut Mulyono, guru membutuhkan kondisi kehidupan yang mendukung agar dapat menjalankan tanggung jawab profesional secara optimal. Salah satunya adalah kedekatan dengan keluarga.

“Bagaimana guru bisa memberikan pembelajaran secara maksimal kalau jauh dari keluarganya? Kita ingin mendekatkan guru-guru dengan keluarganya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kebijakan relokasi tersebut juga memberikan kesempatan kepada guru untuk menjalankan tanggung jawab keluarga, termasuk mendampingi orang tua yang membutuhkan perhatian.

Bagi Mulyono, pengabdian sebagai tenaga pendidik tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk menjalankan perannya di lingkungan keluarga.

“Kita juga memberikan kesempatan kepada guru-guru yang mungkin masih memiliki orang tua agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya,” katanya.

Kebijakan ini, lanjutnya, tidak terbatas bagi guru berstatus PNS. Tenaga pendidik yang berstatus PPPK juga mendapatkan kesempatan untuk mengajukan relokasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Relokasi bukan hanya untuk PNS. Bahkan PPPK juga kita berikan kesempatan. Program ini sudah berjalan,” ungkapnya.

Mulyono menilai, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun lingkungan kerja yang lebih manusiawi bagi tenaga pendidik.

Sebab, persoalan yang dihadapi guru tidak selalu berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Ada pula persoalan keluarga dan sosial yang perlu menjadi perhatian agar mereka dapat menjalankan profesinya dengan baik.

Dia berharap kemudahan relokasi dapat membantu guru memperoleh keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tanpa mengabaikan kebutuhan pemerataan tenaga pendidik di sekolah.

“Komitmen pemerintah bukan hanya memberikan tambahan penghasilan, tetapi juga bagaimana guru merasa nyaman dalam menjalankan tugasnya. Kita ingin mereka bisa mengabdi dengan baik,” pungkasnya. (adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *