Langkah tersebut dilakukan menyusul permohonan pendampingan dari sejumlah sekolah yang hampir setiap bulan masuk ke pemerintah daerah.
Permintaan itu umumnya berkaitan dengan penanganan kasus perundungan, penyuluhan, hingga upaya mengenali perilaku yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Cholid, mengatakan pihaknya menjadi perangkat daerah yang menangani kebutuhan tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah mendatangkan psikolog untuk memberikan pemahaman langsung di lingkungan sekolah.
Menurutnya, materi yang diberikan tidak sebatas menjelaskan dampak perundungan, tetapi juga membantu peserta mengenali ciri-ciri, memahami cara mencegah, serta menentukan langkah ketika menemukan kejadian serupa.
“Nah, kita nanti datangkan psikolog ke sekolah-sekolah. Bagaimana sih cara menghadapi bullying, mencegah bullying, tanda-tanda bullying, antisipasi bullying,” kata Idham saat diwawancarai wartawan belum lama ini.
Program DP3A tersebut juga menjangkau satuan pendidikan sejak usia dini, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak.
Pelibatan jenjang tersebut dinilai penting agar pemahaman mengenai perlindungan anak terbentuk sejak awal.
Namun, edukasi tidak berhenti di ruang kelas. DP3A turut menyasar orang dewasa yang berinteraksi langsung dengan anak, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga lingkungan tempat tinggal.
Sebab, perlakuan yang dianggap biasa oleh orang dewasa belum tentu diterima anak sebagai sesuatu yang tidak menyakitkan.
Idham yang juga Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kutim itu mengungkapkan, perilaku perundungan bahkan berpotensi terjadi dalam hubungan orang tua dan anak di rumah. Tidak semua orang tua menyadari bahwa ucapan maupun perlakuan tertentu dapat masuk dalam kategori perundungan.
“Dia tidak merasa itu mem-bully, gitu, Pak, tapi pada dasarnya itu sudah mem-bully,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan DP3A memperluas sasaran sosialisasi. Pemahaman mengenai perlindungan anak perlu dibangun secara menyeluruh agar orang tua tidak hanya menuntut anak berperilaku baik, tetapi juga mampu mengenali persoalan yang dialami dan memberikan respons yang tepat.
Idham menegaskan, keberadaan psikolog dan kegiatan pendampingan diharapkan membantu sekolah maupun keluarga memahami persoalan anak dari berbagai sisi.
Sebab, penanganan yang hanya berfokus pada siswa berisiko tidak menyelesaikan persoalan apabila lingkungan terdekatnya belum memiliki pemahaman yang sama.
“Karena anak ini tidak bisa dilihat hanya satu sisi saja. Kalau anaknya kita sasar, oh nanti lingkungannya tidak ngerti, sama saja. Jadi semua kita beri pemahaman,” imbuhnya. (adv)







