Miliki 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kutim Luncurkan Sigap untuk Petakan Kondisi dan Percepat Pembinaan

Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Marhadyn.
KUTIM – Ribuan koperasi yang tersebar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membutuhkan pengelolaan dan pembinaan yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendataan secara konvensional.
Pemerintah daerah mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mengetahui kondisi koperasi secara lebih menyeluruh, termasuk mengidentifikasi lembaga yang masih produktif maupun yang membutuhkan penanganan khusus.

Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran aplikasi Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (Sigap) Koperasi yang dikembangkan Dinas Koperasi dan UKM Kutim. Aplikasi ini diluncurkan Wakil Bupati Kutim, H. Mahyunadi, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (16/11/2026).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim, Marhadyn, menjelaskan kehadiran Sigap Koperasi merupakan langkah untuk membangun sistem pendataan yang lebih terintegrasi.

Bacaan Lainnya

Melalui platform tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan informasi mengenai perkembangan koperasi dapat diperbarui secara berkala dan menjadi dasar dalam menentukan program pembinaan.

Menurutnya, jumlah koperasi di Kutim saat ini mencapai sekitar 1.482 unit. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi berbasis kelembagaan masyarakat yang dimiliki daerah.

Namun, jumlah yang besar belum sepenuhnya mencerminkan kondisi koperasi yang sehat dan produktif.

Di lapangan, terdapat koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha dengan baik, tetapi ada pula yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pengelolaan organisasi, administrasi, hingga aktivitas usaha yang tidak lagi berjalan.

“Melalui aplikasi Sigap ini, kami berharap memiliki data yang selalu diperbarui atau up to date. Dengan begitu, pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan strategis untuk pengembangan koperasi bisa dilakukan secara lebih tepat,” ungkap Marhadyn.

Dia menjelaskan, selama ini pembinaan koperasi membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi masing-masing lembaga.

Tanpa data yang terus diperbarui, pemerintah akan kesulitan menentukan koperasi mana yang memerlukan pendampingan, penguatan manajemen, maupun dukungan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Karena itu, Sigap Koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan data administratif.

Lebih dari itu, aplikasi tersebut diarahkan menjadi instrumen bagi pemerintah dalam memetakan perkembangan koperasi sekaligus mempercepat respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pengurus maupun anggotanya.

Dengan informasi yang lebih terstruktur, program pembinaan diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap koperasi.

Koperasi yang masih aktif dan memiliki potensi pengembangan dapat didorong untuk memperluas usahanya, sedangkan koperasi yang mengalami kendala bisa mendapatkan perhatian dan pendampingan sesuai persoalan yang dihadapi.

Marhadyn menilai, langkah tersebut penting karena koperasi memiliki karakter berbeda dengan badan usaha lainnya.

Koperasi dibangun atas dasar keanggotaan dan semangat kebersamaan, sehingga keberhasilan pengelolaannya tidak hanya diukur dari keberadaan organisasi, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima para anggotanya.

Menurutnya, koperasi harus mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkuat kegiatan ekonomi secara kolektif.

Apabila dikelola secara profesional, koperasi dapat memperluas akses usaha, meningkatkan posisi tawar anggota, serta menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di tingkat masyarakat.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui koperasi adalah perkebunan kelapa sawit.

Dari total sekitar 1.482 koperasi yang tercatat di Kutim, sebanyak 264 koperasi bergerak di sektor industri kelapa sawit.

Jumlah tersebut memperlihatkan besarnya keterlibatan koperasi dalam aktivitas ekonomi perkebunan yang menjadi salah satu sektor penting di Kutim. Namun, Marhadyn berharap peran koperasi sawit tidak berhenti pada aktivitas pengumpulan tandan buah segar (TBS) dari petani mandiri.

Dia ingin koperasi memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan usaha hingga memasuki tahapan hilirisasi.

Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjadi penghubung antara petani dan perusahaan pengolahan, tetapi juga berpeluang mengambil bagian dalam rantai produksi yang menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Pengembangan ke arah hilirisasi dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru bagi anggota koperasi. Selama ini, aktivitas koperasi yang hanya berfokus pada pengumpulan dan pemasaran hasil perkebunan membuat potensi pengembangan usaha belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Jika kemampuan kelembagaan, manajemen, dan permodalan terus diperkuat, koperasi diharapkan dapat meningkatkan skala kegiatan usahanya.

Hal tersebut sekaligus membuka peluang agar manfaat ekonomi dari sektor perkebunan dapat dirasakan lebih luas oleh para petani yang menjadi anggota.

Marhadyn menegaskan, penguatan koperasi membutuhkan pembenahan dari berbagai sisi. Pendataan yang akurat menjadi salah satu fondasi agar pemerintah tidak salah menentukan arah pembinaan dan pengembangan.

Melalui peluncuran Sigap Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kutim berharap pengelolaan data dapat menjadi lebih tertib, perkembangan koperasi lebih mudah dipantau, serta persoalan yang muncul dapat diketahui lebih cepat. (adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *